PUTRI BALQIS, KHARISMA and Nazaki, Nazaki and Rahmi, Khairi (2025) PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN RUKO PASAR BINTAN CENTER KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) KHARISMA PUTRI BALQIS_2105010050_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (474kB)
	Text (Abstrak) KHARISMA PUTRI BALQIS_2105010050_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (251kB)
	Text (Bab I) KHARISMA PUTRI BALQIS_2105010050_Ilmu Pemerintahan_Bab I.pdf - Published Version Download (424kB)
	Text (Daftar Pustaka) KHARISMA PUTRI BALQIS_2105010050_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (Full Teks) KHARISMA PUTRI BALQIS_2105010050_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Bintan Center Kota Tanjungpinang menjadi fenomena yang kompleks. Di satu sisi, aktivitas PKL mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan ketertiban, kemacetan, dan penggunaan ruang publik secara tidak teratur. Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang sebagai pihak yang berwenang memiliki tanggung jawab penting dalam mengatur dan menertibkan keberadaan PKL agar tidak mengganggu kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah kota Tanjungpinang dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kawasan ruko pasar bintan center kota Tanjungpinang, dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan penertiban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggunakan teori Peran Pemerintah menurut Ryaas Rasyid dalam (Harisa, 2023). Hasil penelitian menjelaskan Peran Pemerintah sebagai regulator, pemerintah mempunyai aturan terkait ketertiban umum yang didalamnya memuat tentang pelarangan penggunaan fasilitas umum sebagai sarana untuk berjualan. Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu, pemerintah melakukan koordinasi lintas instansi serta pendekatan persuasif terhadap PKL. Peran pemerintah sebagai fasilitator, dilakukan dengan penyediaan lokasi relokasi di Pasar Pujasera. Kendala yang dialami oleh pemerintah daerah dalam melakukan penertiban antara lain; tidak adanya program pembinaan yang terstruktur bagi PKL, minimnya promosi terhadap lokasi relokasi, serta rendahnya kesadaran PKL terhadap pentingnya tertib aturan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih terarah dan berkelanjutan, termasuk pembinaan jangka panjang dan peningkatan koordinasi lintas sektor untuk menciptakan penataan PKL yang lebih efektif dan berdaya guna. Kata Kunci: Peran, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

Actions (login required)

View Item