PANJAITAN, RINI OKTAVIANTY and Suryadi, Suryadi and Lia, Nuraini (2025) TANGGUNGJAWAB BUMD TERHADAP PEDAGANG YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT ROBOHNYA PASAR IKAN PELANTAR II KUD TANJUNG PINANG (Studi kasus PT.Tanjungpinang Makmur Bersama). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) RINI OKTAVIANTY PANJAITAN_180574201066_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (776kB)
	Text (Abstrak) RINI OKTAVIANTY PANJAITAN_180574201066_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (BAB I) RINI OKTAVIANTY PANJAITAN_180574201066_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (309kB)
	Text (Daftar Pustaka) RINI OKTAVIANTY PANJAITAN_180574201066_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (401kB)
	Text (Full Teks) RINI OKTAVIANTY PANJAITAN_180574201066_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kajian ini mengeksplorasi tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah PT Tanjungpinang Makmur Bersama atas kerugian pedagang yang diakibatkan oleh ambruknya struktur Pasar Ikan Pelantar II KUD Tanjungpinang. Bertujuan mengidentifikasi bentuk serta batasan tanggung jawab BUMD tersebut, penelitian memadukan pendekatan normatif‑empiris dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam pada manajemen BUMD dan pedagang korban, observasi lapangan, serta analisis dokumen peraturan dan catatan operasional. Hasil menunjukkan bahwa kelalaian dalam pemeliharaan berkala dan pengabaian rekomendasi teknis konstruksi memenuhi unsur culpa menurut Pasal 1366 KUHPerdata, sehingga PT Tanjungpinang Makmur Bersama wajib mengganti kerugian materil pedagang. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab majikan di bawah Pasal 1367 KUHPerdata menegaskan tanggung jawab vicarious liability BUMD atas kesalahan bawahan dalam pengelolaan fasilitas publik. Dalam konteks Kota Tanjungpinang—ibu kota Kepulauan Riau yang memperoleh status otonom pada 17 Oktober 2001—penugasan modal dan pengawasan BUMD menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah. Temuan ini membuka peluang ganti rugi perdata bagi pedagang serta mendorong perbaikan prosedur pemeliharaan, audit teknis berkala, dan mekanisme kompensasi preventif maupun kuratif bagi korban.

Actions (login required)

View Item