BUTARBUTAR, TRI MARNO and Nuraini, Lia and Efritadewi, Ayu (2025) ANALISIS PERJANJIAN KERJA LAUT ANAK BUAH KAPAL TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEPELAUTAN (STUDI DI WILAYAH PELAYARAN KOTA TANJUNGPINANG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) TRI MARNO BUTARBUTAR_2105040044_ILMU HUKUM_COVER (1).pdf - Published Version Download (663kB)
	Text (ABSTRAK) TRI MARNO BUTARBUTAR_2105040044_ILMU HUKUM_ABSTRAK.PDF - Published Version Download (171kB)
	Text (BAB I) TRI MARNO BUTARBUTAR_2105040044_ILMU HUKUM_BAB I.PDF - Published Version Download (168kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) TRI MARNO BUTARBUTAR_2105040044_ILMU HUKUM_DAFTAR PUSTAKA.PDF - Published Version Download (247kB)
	Text (FULL TEXT) TRI MARNO BUTARBUTAR_2105040044_ILMU HUKUM- FULLTEXT.PDF (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perjanjian kerja laut merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan kerja antara pemilik kapal dan anak buah kapal, dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun secara normatif telah diatur melalui berbagai peraturan, implementasi perjanjian ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak normatif anak buah kapal, seperti jaminan sosial, asuransi, serta kepastian upah yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak dan kewajiban ABK dalam perjanjian kerja laut dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap instansi yang berwenang, yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun perjanjian kerja laut telah memiliki dasar hukum yang memadai, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari ideal. Ditemukan adanya praktik pelanggaran, seperti pemberian upah di bawah standar, tidak adanya perlindungan kecelakaan kerja, dan minimnya akses terhadap jaminan sosial. Kurangnya pemahaman hukum dari pihak anak buah kapal juga menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih intensif dan peran aktif pemerintah agar hak-hak anak buah kapal dapat terpenuhi secara adil dan merata.

Actions (login required)

View Item