KHAIRUNNISA, NOVI and Muhammad Fajar, Hidayat and Hendra, Arjuna (2026) ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU ATAS PELAYANAN JASA PARKIR KHUSUS DI AREA PUBLIK (STUDI KASUS KOTA TANJUNGPINANG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) NOVI_KHAIRUNNISA_2105040130_Ilmu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak) NOVI_KHAIRUNNISA_2105040130_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (63kB)
	Text (BAB 1) NOVI_KHAIRUNNISA_2105040130_Ilmu Hukum-Bab 1.pdf - Published Version Download (290kB)
	Text (Daftar Pustaka) NOVI_KHAIRUNNISA_2105040130_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (Full Teks) NOVI_KHAIRUNNISA_2105040130_Ilmu Hukum-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan konsumen terhadap klausula baku yang terdapat pada tiket parkir di area publik serta menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap pengalihan tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan akibat klausula sepihak yang diberlakukan oleh penyedia jasa parkir di Kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif empiris dengan menggabungkan studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku yang membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab masih banyak ditemukan dalam praktik di berbagai tempat publik, seperti mall, hotel, rumah sakit, dan pelabuhan di Tanjungpinang. Konsumen tidak diberi pilihan lain selain menerima ketentuan yang tercantum dalam tiket parkir, bahkan sebagian besar tidak menyadari keberadaan klausula tersebut karena minimnya informasi yang disampaikan dan kecilnya ukuran tulisan. Selain itu, prosedur penanganan keluhan konsumen yang berbelit-belit, keterbatasan akses terhadap rekaman CCTV, dan pengabaian tanggung jawab oleh pengelola mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pengawasan aktif dari lembaga terkait, seperti BPSK, serta peningkatan kesadaran konsumen dan edukasi terhadap hak-hak mereka. Reformulasi terhadap praktik pencantuman klausula baku dan penegakan peraturan perlindungan konsumen menjadi penting untuk menciptakan keadilan dan perlindungan yang efektif.

Actions (login required)

View Item