SAFITRI, DEWI and Hendrayady, Agus and Poti, Jamhur (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS “ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH” (OSS RBA) DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) DEWI SAFITRI_190563201004_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (338kB)
	Text (Abstrak) DEWI SAFITRI_190563201004_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (124kB)
	Text (BAB 1) DEWI SAFITRI_190563201004_Ilmu Administrasi Negara_BAB I.pdf - Published Version Download (601kB)
	Text (Daftar Pustaka) DEWI SAFITRI_190563201004_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Full Teks) DEWI SAFITRI_190563201004_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Sistem (OSS RBA) merupakan platform penyelenggaraan perizinan berusaha yang berbasis digital dan sudah diterbitkan untuk para pelaku usaha yang akan menjalankan kegiatan usaha dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Isi Kebijakan Dari Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Terhadap Pelaku UMKM Oleh DPMPTSP Kabupaten Bintan. Adapun terkait indikator dalam penelitian ini yakni: 1). Peraturan Pemerintah, 2). Sumber Daya, 3). Komunikasi, 4). Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, 5). Klinik Layanan Berbantuan. Jenis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 8 orang. Hasil penelitian (1) Didalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan telah memiliki Standar, Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan sistem OSS RBA. (2) Sumber Daya yang meliputi, Sumberdaya manusia yang sudah memadai dan telah mendapatkan BIMTEK dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, Sumberdaya Finansial masih kurang memadai karena DPMPTSP menerapkan skala proritas anggaran untuk kebijakan sistem OSS RBA, dan Sumberdaya Sarana dan Prasarana yang memadai dalam proses pelaksanaan pelayanan sistem OSS RBA. (3) Komunikasi, pihak DPMPTSP telah bekerja sama dengan DKUPP Kabupten Bintan yang telah diberikan hak akses turunan untuk OSS RBA dan telah berjalannya sosialisasi ke pelaku usaha yang sifatnya UMKM, namun belum secara keseluruhan. (4)Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, pihak DPMPTSP menjalani kebijakan sistem OSS RBA ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah pusat yang telah ditetapkan. (5) Klinik Layanan Berbantuan, untuk penerbitan NIB pelaku UMKM tersedia Layanan berbantuan di setiap Kecamatan yang sesuai dengan ketetapan Peraturan Bupati Bintan No.40 Tahun 2022. Kesimpulan dari Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan UMKM berbasis OSS RBA Di DPMPTSP Kabupaten Bintan pada tahap pelaksanaannya sudah berjalan maksimal, namun masih terdapat permasalahan di lapangan, yaitu minimnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi ke pelaku usaha di setiap wilayahnya, sehingga kebijakan OSS RBA ini belum terealisasi secara penuh ke masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, perizinan Online, Sistem Online Single Submission Risk Based Approach

Actions (login required)

View Item