KURNIAWATI, KURNIAWATI and Rani, Marnia and Efritadewi, Ayu (2024) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH LOKA POM DALAM PEREDARAN OBAT SIRUP YANG TELAH DICABUT IZIN EDAR. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) KURNIAWATI_190574201006_ILMU_HUKUM-Cover.pdf - Updated Version Download (410kB)
	Text (Abstrak) KURNIAWATI_190574201006_ILMU_HUKUM-Abstrak.pdf - Published Version Download (297kB)
	Text (BAB I) KURNIAWATI_190574201006_ILMU_HUKUM-BAB I.pdf - Published Version Download (633kB)
	Text (Daftar Pustaka) KURNIAWATI_190574201006_ILMU_HUKUM-Daftar Pustaka.pdf - Updated Version Download (527kB)
	Text (Full Teks) KURNIAWATI_190574201006_ILMU_HUKUM-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Peredaran obat sirup yang diduga mengalami masalah gagal ginjal akut telah melanggar hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menyatakan bahwa konsumen memiliki hak, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Dalam kasus ini, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen tersebut terjadi karena ketidakpatuhan atau kelalaian pelaku usaha yang menyebabkan risiko kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen terancam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen oleh Loka POM dalam peredaran obat sirup yang telah dicabut izin edar. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan konsumen akibat penggunaan obat sirup yang telah dicabut izin edar oleh Loka POM yaitu melakukan pengawasan peredaran sediaan obat sirup, Loka POM Kota Tanjungpinang melakukan pengawasan post market, yaitu pengawasan produk yang sudah beredar di masyarakat, kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas, tidak hanya itu adanya penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif dan dilakukan penyidikan apabila ada indikasi Tindak pidana, dimana ditemukan kesengajaan dari pemilik atau penanggungjawab apotek

Actions (login required)

View Item