DEVRIADI, DEVRIADI and Nuraini, Lia and Widiyani, Heni (2024) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TANAH YANG DI KUASAI MASYARAKAT PADA WILAYAH PESISIR BATU KAPAL KOTA RANAI. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Devriadi_170574201061_Ilmu Hukum - Cover.pdf Download (529kB)
	Text (Abstrak) Devriadi_170574201061_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (BAB I) Devriadi_170574201061_Ilmu Hukum - Bab I.pdf Download (425kB)
	Text (Daftar Pustaka) Devriadi_170574201061_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf Download (295kB)
	Text (Full Teks) Devriadi_170574201061_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan kepemilikan tanah erat kaitannya dengan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi masyarakat. pencatatan sistematis atas tanah dan hak atas tanah sangat penting baik bagi penyelenggaraan negara maupun bagi perencanaan dan pengembangan penggunaan tanah itu sendiri, serta demi kepastian hukum dalam peralihan hak, peralihan atau pengalihan hak atas tanah di Wilayah Pesisir Batu Kapal Kota Ranai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah di wilayah pesisir Batu Kapal Kota Ranai, dan hambatan dalam memberikan hak atas tanah di wilayah pesisir Batu Kapal Kota Ranai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif. Dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum pemilik hak atas tanah di Wilayah Pesisir Batu Kapal Kota Ranai adalah kepemilikan hak atas tanah berupa pendaftaran tanah bertujuan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah di seluruh Wilayah Pesisir Batu Kapal Kota Ranai sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-undang pokok agraria. Hambatan dalam memberikan hak atas tanah di wilayah pesisir Batu Kapal Kota Ranai tersebut bahwa belum sepenuhnya masyarakat pesisir di wilayah batu kapal memiliki kepemilikan atas hak tanahnya. Dikarenakan belum terselenggaranya tertib pertanahan di wilayah secara menyeluruh

Actions (login required)

View Item