SAFIKA, AMIRA and Adiputra, Yudhanto Satyagraha and Charin, Rizky Octa Putri (2025) STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK HUBUNGAN INDUSTRIAL KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) AMIRA_SAFIKA_2105010017_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (411kB)
	Text (Abstrak) AMIRA_SAFIKA_2105010017_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (279kB)
	Text (BAB 1) AMIRA_SAFIKA_2105010017_Ilmu Pemerintahan_BAB 1.pdf - Published Version Download (240kB)
	Text (Daftar Pustaka) AMIRA_SAFIKA_2105010017_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (225kB)
	Text (Full Teks) AMIRA_SAFIKA_2105010017_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perselisihan hubungan industrial merupakan permasalahan yang kompleks dalam ketenagakerjaan di Kota Tanjungpinang. Selama 2020-2023, tercatat berbagai bentuk perselisihan meliputi: PHK sepihak, ketidaksesuaian upah dengan UMK, pembayaran THR, iuran BPJS, dan hak-hak normatif lainnya. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disnakerkop UKM) Kota Tanjungpinang melalui Bidang Hubungan Industrial berwenang menangani konflik tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Strategi Mediator Disnakerkop UKM Kota Tanjungpinang dalam memediasi perselisihan hubungan industrial. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi data induktif, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memakai teori penyelesaian konflik dari Nasikun (1993) yang mencakup 4 (empat) strategi utama yaitu negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi yang dilakukan menghasilkan dua bentuk penyelesaian konflik yaitu pencapaian Perjanjian Bersama atau pengeluaran Surat Anjuran untuk dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja dengan tiga kali pertemuan. Pada beberapa kasus, konflik berhasil diselesaikan bahkan pada tahap klarifikasi ketika pekerja memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peraturan yang berlaku. Dampak dari proses mediasi ini adalah penyelesaian konflik yang lebih efisien dibandingkan melalui jalur pengadilan, membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan di lingkungan kerja, serta menghasilkan solusi yang memudahkan bagi kedua belah pihak. Peran mediator sangat signifikan sebagai pihak yang dapat mempercepat pencapaian kesepakatan dan mengurangi potensi konflik, menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, serta meningkatkan pemahaman pihak-pihak terkait mengenai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Kota Tanjungpinang.

Actions (login required)

View Item