WULANDARI, AYU and Lia, Nuraini and Ayu, Efritadewi (2026) PROBLEMATIKA HUKUM RUMAH BANTUAN KHUSUS NELAYAN TANPA SERTIFIKAT KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DESA KETON KECAMATAN LINGGA TIMUR). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) AYU WULANDARI_2105040091_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (618kB)
	Text (Abstrak) AYU WULANDARI_2105040091_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (287kB)
	Text (BAB I) AYU WULANDARI_2105040091_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (347kB)
	Text (Daftar Pustaka) AYU WULANDARI_2105040091_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (304kB)
	Text (Full Teks) AYU WULANDARI_2105040091_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Rumah bantuan khusus nelayan merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai permasalahan hukum, khususnya terkait tidak adanya sertifikat kepemilikan atas rumah bantuan tersebut. Permasalahan ini terjadi di Desa Keton, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, di mana rumah bantuan khusus nelayan telah dihuni sejak tahun 2020 tanpa kejelasan status kepemilikan secara yuridis. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kepemilikan rumah bantuan khusus nelayan ditinjau dari perspektif hukum perdata serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam menyelesaikan persoalan hukum kepemilikan rumah bantuan tanpa sertifikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan nelayan penerima bantuan, perangkat desa, serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan rumah bantuan oleh masyarakat nelayan hanya bersifat faktual dan belum didukung oleh kepemilikan yuridis yang sah karena belum dilaksanakannya proses sertifikasi dan pelepasan aset secara administratif. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap penerima bantuan menjadi lemah dan pemanfaatan rumah sebagai objek hukum perdata menjadi terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan langkah yuridis dan kebijakan yang berkesinambungan guna mewujudkan kepastian serta perlindungan hukum terhadap kepemilikan rumah bantuan khusus bagi nelayan.

Actions (login required)

View Item