SYAFIQ, MUHAMMAD IKHSAN and Winarti, Novi and Afnira, Ella (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) MUHAMMAD IKHSAN SYAFIQ_2105010068_ILMU PEMERINTAHAN_COVER.pdf - Published Version Download (911kB)
	Text (Abstrak) MUHAMMAD IKHSAN SYAFIQ_2105010068_ILMU PEMERINTAHAN_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (396kB)
	Text (Bab 1) MUHAMMAD IKHSAN SYAFIQ_2105010068_ILMU PEMERINTAHAN_BAB 1.pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (Daftar Pustaka) MUHAMMAD IKHSAN SYAFIQ_2105010068_ILMU PEMERINTAHAN_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (226kB)
	Text (Full Teks) MUHAMMAD IKHSAN SYAFIQ_2105010068_ILMU PEMERINTAHAN_FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karimun merupakan salah satu urgensi yang menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial di perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat melihat sejauh mana kebijakan yang di implementasikan oleh pemerintah Kabupaten Karimun dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini ialah teori implementasi kebijakan menurut T.B Smith yang terdiri dari empat indicator yaitu kebijakan ideal, kelompok sasaran, badan pelaksana, dan faktor lingkungan. Hasil temuan dalam penelitian ini ialah , Dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis Pemerintah Kabupaten Karimun menerapkan program RPS sebagai kebijakan utama. Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Karimun merupakan lembaga utama sebagai pelaksana program tersebut. Kesimpulan implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di kabupaten karimun sudah berjalan dengan melibatkan beberapa Lembaga seperti dinas social dan satpol pp sebagai actor utama dalam menjalankan program rps ini. Namun program yang di jalankan belum optimal, Diperlukan penguatan strategi rehabilitasi, penambahan anggaran, peningkatan koordinasi, serta dukungan sosial yang lebih luas agar penanganan gelandangan dan pengemis dapat berorientasi pada perubahan perilaku dan kemandirian kelompok sasaran, bukan sekadar penertiban sesaat.

Actions (login required)

View Item