ABNIARTI, NIA and Darmawan, Eki and Afnira, Ella (2026) DIGITAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN KARIMUN (STUDI KASUS: TATA KELOLA PPID KARIMUN). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Nia Abniarti_2205010008_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (426kB)
	Text (Abstrak) Nia Abniarti_2205010008_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (610kB)
	Text (Bab 1) Nia Abniarti_2205010008_Ilmu Pemerintahan_Bab 1.pdf - Published Version Download (751kB)
	Text (Daftar Pustaka) Nia Abniarti_2205010008_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (619kB)
	Text (Fullteks) Nia Abniarti_2205010008_Ilmu Pemerintahan_Fullteks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Karimun masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana yang belum optimal, implementasi kebijakan layanan informasi digital yang belum konsisten, serta kendala aksesibilitas, keamanan, dan pembaruan website PPID. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan digital governance belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan teori digital governance menurut Welchman (2015) yang terdiri atas strategi digital (digital strategy), kebijakan digital (digital policy), dan standar digital (digital standards). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi digital telah memiliki pembagian peran yang jelas, tetapi koordinasi antar-OPD belum berjalan optimal. Kebijakan digital telah didukung oleh regulasi dan standar operasional prosedur, namun implementasinya belum konsisten pada seluruh PPID Pelaksana. Standar digital juga belum terpenuhi secara optimal karena masih ditemukan permasalahan pada aksesibilitas, keamanan, dan pembaruan website. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan digital governance dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Karimun belum berjalan optimal sehingga diperlukan penguatan koordinasi, konsistensi pelaksanaan kebijakan, dan peningkatan kualitas layanan digital.

Actions (login required)

View Item