WAHYUNI, AYU and Afrizal, Afrizal and Putra, Ardi (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSAKSI NON-TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 25 TAHUN 2025 DI PEMERINTAH DESA NUMBING KABUPATEN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) AYU_WAHYUNI_190565201029_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (434kB)
	Text (Abstrak) AYU_WAHYUNI_190565201029_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (243kB)
	Text (Bab I) AYU_WAHYUNI_190565201029_Ilmu Pemerintahan_Bab I.pdf - Published Version Download (360kB)
	Text (Daftar Pustaka) AYU_WAHYUNI_190565201029_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (228kB)
	Text (Full Teks) AYU_WAHYUNI_190565201029_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penerapan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Di Kabupaten Bintan, kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2025. Desa Numbing merupakan salah satu desa yang melaksanakan kebijakan transaksi non-tunai tersebut, namun implementasinya belum berjalan maksimal yang ditandai dengan keterlambatan transaksi, kendala jaringan internet dan perbankan, serta keterbatasan kemampuan aparatur desa dan adaptasi masyarakat terhadap sistem non-tunai. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2025 di Pemerintah Desa Numbing Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan transaksi non-tunai di Desa Numbing. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transaksi non-tunai di Desa Numbing berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, meskipun masih terkendala kemampuan aparatur, jaringan internet, dan pemahaman masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan transaksi non-tunai di Desa Numbing belum terlaksana secara optimal sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Transaksi Non-Tunai, Pengelolaan Keuangan Desa

Actions (login required)

View Item