PUTRA, MUHAMMAD OCTAVIAN ANDRIANNO and Alfiandri, Alfiandri and Azizi, Okky Rizki (2026) PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DESA TELUK SASAH KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) MUHAMMAD OCTAVIAN ANDRIANNO PUTRA_2105020060_Ilmu Administrasi Negara_ COVER.pdf - Published Version Download (544kB)
	Text (Abstrak) MUHAMMAD OCTAVIAN ANDRIANNO PUTRA_2105020060_Ilmu Administrasi Negara_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (292kB)
	Text (Bab 1) MUHAMMAD OCTAVIAN ANDRIANNO PUTRA_2105020060_Ilmu Administrasi Negara_BAB 1.pdf - Published Version Download (389kB)
	Text (Daftar Pustaka) MUHAMMAD OCTAVIAN ANDRIANNO PUTRA_2105020060_Ilmu Administrasi Negara_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (447kB)
	Text (Full teks) MUHAMMAD OCTAVIAN ANDRIANNO PUTRA_2105020060_Ilmu Administrasi Negara_ FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan dana desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga pelaksanaannya perlu berpedoman pada prinsip-prinsip good governance. Dinamika kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2025, khususnya perubahan mekanisme program ketahanan pangan dan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan dana desa di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika kebijakan program dana desa terhadap pengelolaan dana desa serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yaitu pratisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis dalam pengelolaan dana desa di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, pendamping desa, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan dukungan perangkat lunak NVivo 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, mitigasi bencana, dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan kebijakan program ketahanan pangan menyebabkan penyesuaian perencanaan dan keterlambatan penyerapan anggaran sehingga dana desa non-earmark tahap kedua tidak disalurkan, sedangkan implementasi KDMP masih menghadapi kendala keterbatasan lahan yang memenuhi persyaratan pembangunan. Pengelolaan dana desa juga telah mencerminkan penerapan sembilan prinsip good governance UNDP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh penerapan prinsip-prinsip good governance oleh pemerintah desa, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan pemerintah pusat serta dukungan sumber daya yang memadai.

Actions (login required)

View Item