HALOFA, FATRINA and Nuraini, Lia and Harmain, Irfan (2026) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEABSAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM PERKARA BANTAHAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/PDT.BTH/2023/PN TLK). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) FATRINA_HALOFA_2205040167_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (424kB)
	Text (Abstrak) FATRINA_HALOFA_2205040167_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (307kB)
	Text (Bab I) FATRINA_HALOFA_2205040167_Ilmu Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (361kB)
	Text (Daftar Pustaka) FATRINA_HALOFA_2205040167_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (Full Teks) FATRINA_HALOFA_2205040167_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi sering menimbulkan sengketa apabila terdapat pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemilik sah atas objek yang dijadikan jaminan. Kondisi tersebut terjadi dalam Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tlk yang mengangkat persoalan mengenai keabsahan Sertifikat Hak Milik sebagai dasar pembebanan hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan sertifikat hak milik sebagai objek hak tanggungan serta menganalisis implikasi hukum dari pertimbangan hakim terhadap keabsahan sertifikat hak milik dalam perkara bantahan eksekusi hak tanggungan. Rumusan masalah meliputi bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan Sertifikat Hak Milik sebagai objek Hak Tanggungan dalam Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tlk dan bagaimana implikasi hukum dari pertimbangan hakim terhadap keabsahan sertifikat hak milik dalam perkara bantahan eksekusi hak tanggungan berdasarkan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada pembuktian keabsahan hak kepemilikan atas tanah, di mana Pembantah mampu membuktikan haknya, sedangkan Para Terbantah tidak dapat membuktikan adanya peralihan hak yang sah melalui Akta Jual Beli. Akibatnya, pembebanan Hak Tanggungan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga sita eksekusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan pelaksanaan eksekusi ditunda. Putusan ini menegaskan bahwa keabsahan Sertifikat Hak Milik merupakan syarat fundamental dalam pembebanan Hak Tanggungan serta mencerminkan penerapan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak yang sebenarnya.

Actions (login required)

View Item