THOMAS, DEBBY SHARONLY and Hidayat, Muhammad Fajar and Kaloko, Ilhamda Fattah (2026) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DAN KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN BAKU DIGITAL PROGRAM KEANGGOTAAN MEREK PADA PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Debby_Sharonly_Thomas_2205040151_Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (600kB)
	Text (Abstrak) Debby_Sharonly_Thomas_2205040151_Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (277kB)
	Text (BAB I) Debby_Sharonly_Thomas_2205040151_Ilmu_Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (383kB)
	Text (Daftar Pustaka) Debby_Sharonly_Thomas_2205040151_Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (352kB)
	Text (Full Teks) Debby_Sharonly_Thomas_2205040151_Ilmu_Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong penggunaan perjanjian baku digital sebagai instrumen utama dalam transaksi pada platform e-commerce. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena sebagian klausula disusun secara sepihak oleh penyedia platform sehingga berpotensi mengabaikan asas itikad baik dan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Kajian ini bermaksud guna menganalisis penerapan asas itikad baik dan keseimbangan dalam perjanjian baku digital program keanggotaan merek pada platform e-commerce Shopee serta menilai kesesuaiannya dengan ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan regulasi (statute approach) serta pendekatan konsep (conceptual approach). Pengumpulan data dijalankan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah menerapkan analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Perolehan kajian ini mengindikasikan bahwasanya beberapa ketentuan dalam perjanjian baku digital program keanggotaan merek Shopee masih mencerminkan adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak khususnya terkait kewenangan platform untuk melakukan perubahan syarat dan ketentuan, pembatasan tanggung jawab, serta pengambilan keputusan secara sepihak. Kondisi tersebut berpotensi berlawanan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta prinsip keseimbangan dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, diperlukan penyusunan klausula baku yang lebih transparan, proporsional, serta berorientasi pada perlindungan hak para pihak guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.

Actions (login required)

View Item