MAWARNI SILALAHI, FINCENSIA and Endri, Endri and Harmain, Irfan (2026) PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH SEBAGAI DELIK ADUAN PERSPEKTIF KEBEBASAN BEREKSPRESI. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) FINCENSIA_MAWARNI_SILALAHI_2205040048_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (566kB)
	Text (Abstrak) FINCENSIA_MAWARNI_SILALAHI_2205040048_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Bab I) FINCENSIA_MAWARNI_SILALAHI_2205040048_Ilmu Hukum_Bab I.pdf - Published Version Download (348kB)
	Text (Daftar Pustaka) FINCENSIA_MAWARNI_SILALAHI_2205040048_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (Full Teks) FINCENSIA_MAWARNI_SILALAHI_2205040048_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Regulasi mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) kembali menjadi perhatian setelah ketentuan serupa sebelumnya dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUUV/2007. Dalam KUHP Baru, ketentuan tersebut diatur kembali dalam Pasal 240 dan Pasal 241 sebagai delik aduan. Pengaturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pembentukannya serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pengaturan penghinaan terhadap pemerintah sebagai delik aduan dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut didasarkan pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam reformasi hukum pidana nasional. Penetapan sebagai delik aduan bertujuan membatasi penggunaan hukum pidana secara proporsional, melindungi kewibawaan pemerintah, serta mengakomodasi pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan adanya pengaduan sebagai dasar penuntutan. Meskipun demikian, ketentuan ini masih berpotensi menimbulkan multitafsir dalam membedakan kritik yang sah dan penghinaan sehingga dapat memengaruhi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan ini sangat bergantung pada penafsiran dan penerapannya oleh aparat penegak hukum agar tidak membatasi hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan kritik

Actions (login required)

View Item