HAFIS, FERNANDO and Syahputra, Irwandi and Harmain, Irfan (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAFIA TANAH DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Fernando_Hafis_190574201059_Ilmu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (778kB)
	Text (Abstrak) Fernando_Hafis_190574201059_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (888kB)
	Text (BAB I) Fernando_Hafis_190574201059_Ilmu Hukum-BAB I.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text (Daftar Pustaka) Fernando_Hafis_190574201059_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (976kB)
	Text (Full Text) Fernando_Hafis_190574201059_Ilmu Hukum-Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Praktik mafia tanah merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang pertanahan yang semakin berkembang dan memberikan dampak serius terhadap kepastian hukum hak atas tanah. Kejahatan ini dilakukan oleh individu, kelompok, maupun jaringan yang terorganisasi melalui berbagai modus, seperti pemalsuan dokumen, manipulasi data pertanahan, dan penyalahgunaan kewenangan untuk menguasai atau mengalihkan hak atas tanah secara melawan hukum. Di Kota Tanjungpinang, dugaan praktik mafia tanah yang terjadi di Kampung Sido Jasa RT 004 RW 003, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Batu IX, menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kajian mengenai efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana mafia tanah di Kota Tanjungpinang serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penanganannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yang mengkaji implementasi ketentuan hukum dalam praktik melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari Kepolisian Resor Tanjungpinang, Kantor ATR/BPN Kota Tanjungpinang, serta masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana mafia tanah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya represif (penal) berupa penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku, serta upaya preventif (non-penal) melalui pencegahan, pengawasan administrasi pertanahan, sosialisasi kepada masyarakat, dan koordinasi antara Kepolisian dengan ATR/BPN. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan, antara lain faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengawasi hak atas tanah yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antarinstansi, penguatan sistem administrasi pertanahan, optimalisasi sarana pendukung penegakan hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar upaya pencegahan dan pemberantasan mafia tanah dapat dilaksanakan secara lebih efektif sehingga mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item