IKMAL, R. MUHAMMAD and Poti, Jamhur and Fitri, Kurnianingsih (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN (STUDI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) R. MUHAMMAD IKMAL_180563201128_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (721kB)
	Text (Abstrak) R. MUHAMMAD IKMAL_180563201128_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (58kB)
	Text (BAB 1) R. MUHAMMAD IKMAL_180563201128_Ilmu Administrasi Negara_BAB 1.pdf - Published Version Download (184kB)
	Text (Daftar Referensi) R. MUHAMMAD IKMAL_180563201128_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Referensi.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Full Teks) R. MUHAMMAD IKMAL_180563201128_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan yang mempunyai masalah dijalanan. Melihat berbagai kondisi yang dialami anak jalanan, Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Dinas Sosial Kota Tanjungpinang membuat program pembinaan anak jalanan dimana dengan program yang nyata akan tercipta kebijakan utama untuk mengentaskan masalah anak jalanan dengan mengunakan teori dari George Edwrard III (1980). Metode penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian melalui indikator komunikasi komunikasi sudah berjalan dengan maksimal dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan yaitu Dinas Sosial dan Satpol PP. Namun, masih ditemukan anak jalanan yang tidak dapat mengikuti program karena kurangnya informasi serta tidak mendapatkan izin orang tua. Indikator kedua yaitu sumber daya berupa sumber daya manusia seperti pekerja sosial dan relawan-relawan yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan sumber dana untuk menjalankan program pembinaan anak jalanan Dinas Sosial berasal dari APBD Pemerintah. Indikator ketiga yaitu disposisi sudah berjalan sesuai kebijakan yang ada dilihat dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung program pembinaan anak jalanan dan sudah adanya kerjasama antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam mendukung program pembinaan anak jalanan. Indikator keempat yaitu struktur birokrasi dilihat dari SOP (Struktur Operating Procedure) yang dijalankan Dinas Sosial dalam pelaksanaan program menggunakan Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Jalanan. Peneliti menyimpulkan berdasarkan teori Edward III bahwa implementasi program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sudah berjalan maksimal, dilihat dari sudah adanya kerjasama antara Dinas Sosial dan Satpol PP serta Program Pembinaan anak jalanan sudah berjalan sesuai dengan SOP yang ada.

Actions (login required)

View Item