FITANI, KEYZA REGITA and Adiputra, Yudhanto Satyagraha and Charin, Rizky Octa Putri (2025) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI PULAU TANJUNG MELAGAN KOTA BATAM. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Keyza Regita Fitani_2105010049_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (720kB)
	Text (Abstrak) Keyza Regita Fitani_2105010049_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (296kB)
	Text (Bab 1) Keyza Regita Fitani_2105010049_Ilmu Pemerintahan_Bab 1.pdf - Published Version Download (386kB)
	Text (Daftar Pustaka) Keyza Regita Fitani_2105010049_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (Full Teks) Keyza Regita Fitani_2105010049_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan akuntabilitas publik. Di Pulau Tanjung Melagan, Kota Batam, ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan utama akibat keterbatasan infrastruktur dan sulitnya akses ke wilayah hinterland. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Batam dalam penyediaan air bersih di Pulau Tanjung Melagan, dengan menggunakan teori akuntabilitas J. Spiro sebagai kerangka analisis yang meliputi tiga indikator utama: akuntabilitas (accountability), kewajiban (obligation), dan penyebab (cause). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Lurah Galang Baru, serta warga Pulau Tanjung Melagan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah, khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam, belum terimplementasi secara substantif. Mekanisme perencanaan partisipatif seperti Musrenbang masih bersifat prosedural dan tidak menjangkau kebutuhan riil warga. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dua arah menyebabkan warga tidak mengetahui peran dinas terkait. Dari sisi kewajiban, meskipun secara normatif pemerintah mengakui tanggung jawabnya, pelaksanaannya terbatas oleh kendala teknis, birokrasi, dan pengalihan peran ke lembaga non-pemerintah. Sedangkan penyebab lemahnya tanggung jawab pemerintah mencakup keterbatasan sumber daya alam, birokrasi yang kompleks, lemahnya koordinasi antarinstansi, pelayanan yang pasif, keterbatasan anggaran, serta rendahnya literasi masyarakat.

Actions (login required)

View Item