MARDIANTO, MARDIANTO and Prima Safitri, Dian and Rizki Azizi, Okky (2025) IMPLEMENTASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) MARDIANTO_2105020076_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Updated Version Download (551kB)
	Text (Abstrak) MARDIANTO_2105020076_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (453kB)
	Text (BAB 1) MARDIANTO_2105020076_Ilmu Administrasi Negara_BAB 1.pdf - Published Version Download (240kB)
	Text (Daftar Pustaka) MARDIANTO_2105020076_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (958kB)
	Text (Full Teks) MARDIANTO_2105020076_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kelurahan Sedanau telah melaksanakan musrenbang tingkat Kelurahan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya namun dalam pelaksanaannya belum terlihat maksimal. Musrenbang ini dilakukan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat guna menyusun rencana pembangunan yang partisipatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi musrenbang di Kelurahan Sedanau dan mengetahui faktor kendala implementasi musrenbang di Kelurahan Sedanau. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan yakni menurut George Edward lll (1980) dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi musrenbang yang dilaksanakan oleh Kelurahan Sedanau menunjukkan kemajuan tetapi juga tantangan. Komunikasi antara pemerintah maupun masyarakat sudah baik, hanya saja sosialisasi prosedur belum tembus ke semua aspek masyarakat. Sumber daya sudah memadai, hanya saja gedung pelaksanaan musrenbang Kelurahan masih minjan milik Kecamatan. Disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan komitmen, sudah transparan dan profesional, serta menerima semua usulan masyarakat. Sturuktur birokrasi sudah sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku serta mempunyai tahapan yang jelas. Komunikasi informasi terkait prosedur dan fasilitas menjadi faktor kendala dalam implementasi musrenbang. Dikarenakan informasi prosedur dalam pelaksanaan musrenbang tidak disosialisaikan kepada masyarakat serta gedung yang biasa digunakan untuk pelaksanaan musrenbang masih minjam milik Kecamatan.

Actions (login required)

View Item