OKTAFIANA, DINI and Afrizal, Afrizal and Octa Putri Charin, Rizky (2025) PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA KELONG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) DINI OKTAFIANA_2105010028_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (410kB)
	Text (Abstrak) DINI OKTAFIANA_2105010028_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (170kB)
	Text (Bab I) DINI OKTAFIANA_2105010028_Ilmu Pemerintahan_Bab I.pdf - Published Version Download (236kB)
	Text (Daftar Pustaka) DINI OKTAFIANA_2105010028_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (185kB)
	Text (Full Teks) DINI OKTAFIANA_2105010028_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum partisipatif yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan tujuan menjaring aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Kelong, Kabupaten Bintan, serta mengevaluasi sejauh mana forum tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Karang Taruna, anggota PKK, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta RT/RW. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan pembangunan oleh Jacob (2024) dengan indikator partisipasi, pemberdayaan, keberlanjutan, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang telah sesuai prosedur, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perencanaan partisipatif yang ideal. Partisipasi masyarakat masih rendah, terlihat dari minimnya kehadiran warga dan dominasi tokoh tertentu dalam forum. Pemberdayaan belum optimal karena masyarakat belum mampu memperjuangkan usulan pembangunan secara aktif. Pada aspek keberlanjutan, pembangunan fisik yang telah direalisasikan memiliki manfaat jangka panjang, namun beberapa usulan penting belum ditindaklanjuti. Akuntabilitas dinilai kurang karena minimnya pelaporan terbuka kepada masyarakat. Dari segi efisiensi dan efektivitas, pembangunan fisik cukup tepat sasaran namun belum merata. Dari 15 usulan tahun 2023, hanya 10 usulan (66,7%) yang terealisasi, sedangkan 5 usulan (33,3%) belum terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan pembangunan fisik desa. Diperlukan penguatan kapasitas masyarakat dan transparansi perencanaan agar Musrenbang menjadi lebih partisipatif dan berdampak nyata. Kata kunci: Musrenbang Desa, partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, pembangunan desa

Actions (login required)

View Item