IRAWAN, BAMBANG and Oksep, Adhayanto and Muhammad Fajar, Hidayat (2025) ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGGUNA JASA ATAS TERJADINYA WANPRESTASI YANG TIMBUL DARI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (Studi Tunda Bayar Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) BAMBANG IRAWAN_2105040137_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (794kB)
	Text (Abstrak) BAMBANG IRAWAN_2105040137_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (257kB)
	Text (BAB I) BAMBANG IRAWAN_2105040137_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (680kB)
	Text (Daftar Pustaka) BAMBANG IRAWAN_2105040137_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (430kB)
	Text (Full Teks) BAMBANG IRAWAN_2105040137_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Fenomena tunda bayar atau keterlambatan pembayaran pada sejumlah proyek konstruksi di Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menimbulkan dampak negatif bagi penyedia jasa. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, pengguna jasa wajib melakukan pembayaran terhadap hasil penyerahan pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu. Ketika kewajiban ini tidak terpenuhi, maka terjadi wanprestasi, yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sebagai pengguna jasa jika terjadi tunda bayar. Dengan menggunakan pendekatan Normatif empiris, penelitian ini mengacu pada data lapangan serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, dan KUHPerdata. Teori perjanjian dan teori pertanggungjawaban digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pengguna jasa atas terjadinya tunda bayar pada kontrak kerja konstruksi mencerminkan bentuk pertanggungjawaban hukum yang belum sepenuhnya terpenuhi. Tidak dimuatnya materi atau klausul tunda bayar dalam kontrak kerja konstruksi menyebabkan minimnya perlindungan hukum terhadap penyedia jasa, dan membatasi ruang mereka untuk menuntut pemenuhan hak secara legal. Saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah sebagai pengguna jasa harus meningkatkan transparansi anggaran, melakukan perencanaan keuangan yang lebih matang, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip pacta sunt servanda.

Actions (login required)

View Item