PERMATA SARI, HELEN and Afrizal, Afrizal and Rahmi, Khairi (2025) PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DALAM MENGENDALIKAN KASUS PENYAKIT MALARIA (STUDI KASUS KECAMATAN GUNUNG KIJANG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) HELEN PERMATA SARI_2105010078_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (469kB)
	Text (Abstrak) HELEN PERMATA SARI_2105010078_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (168kB)
	Text (Bab I) HELEN PERMATA SARI_2105010078_Ilmu Pemerintahan_Bab I.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (Daftar Pustaka) HELEN PERMATA SARI_2105010078_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (225kB)
	Text (Full Teks) HELEN PERMATA SARI_2105010078_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Malaria salah satu penyakit menular yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat, khususnya di daerah tropis seperti Kabupaten Bintan. Kecamatan Gunung Kijang merupakan kasus malaria terbanyak Di Kabupaten Bintan yakni 23 kasus kemudian pada tahun 2023 Terjadinya penurunan yang signifikan yakni menjadi nol Kasus. pada Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam upaya pengendalian malaria. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap empat informan utama, yang terdiri dari pihak Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kader Malaria dan Mayarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai regulator, pemerintah belum membuat kebijakan atau regulasi terkait pengendalian malaria tetapi Dinas Kesehatan sedang membuat kebijakan dan peraturan daerah terkait pencegahan dan penanganan malaria, serta memastikan ketersediaan anggaran melalui program-program kesehatan. Dalam peran fasilitator, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, seperti kelambu, alat rapid test, serta pelatihan bagi petugas dan kader. Pemerintah juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan dan media komunikasi. Sedangkan sebagai dinamisator, pemerintah menjalin kerja sama lintas sektor serta mengaktifkan peran serta masyarakat melalui kader dan organisasi lokal untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan dalam pencegahan malaria. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga peran pemerintah telah berjalan namun masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek koordinasi lintas sektor dan keberlanjutan program di lapangan. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan monitoring kebijakan, pelatihan berkelanjutan, dan pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan program pengendalian malaria. Kata Kunci: Malaria, Pengendalian Penyakit, Peran Pemerintah.

Actions (login required)

View Item