WULANDARI, SHIWY and Satyagraha Adiputra, Yudhanto and Darmawan, Eki (2026) IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SHIWY WULANDARI_2205010043_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (547kB)
	Text (Abstrak) SHIWY WULANDARI_2205010043_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (376kB)
	Text (BAB 1) SHIWY WULANDARI_2205010043_Ilmu Pemerintahan_BAB 1.pdf - Published Version Download (384kB)
	Text (Daftar Pustaka) SHIWY WULANDARI_2205010043_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (415kB)
	Text (Full Text) SHIWY WULANDARI_2205010043_Ilmu Pemerintahan_Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan di Kota Tanjungpinang masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi, keterbatasan jumlah juru pungut, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan retribusi yang berlaku. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan retribusi persampahan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip good governance dalam pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan di Kota Tanjungpinang Tahun 2024, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta teori good governance menurut Sedarmayanti (2020) yang meliputi indikator akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek akuntabilitas, pelaksana kebijakan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku. Pada aspek transparansi dan keterbukaan, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, meskipun pemahaman masyarakat terhadap perubahan kebijakan dan mekanisme pembayaran masih belum merata. Sementara itu, pada indikator aturan hukum, kebijakan telah memiliki dasar regulasi yang jelas, namun penegakan sanksi terhadap pelanggaran dan ketidakpatuhan wajib retribusi belum dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek sosialisasi kebijakan, peningkatan pengawasan lapangan, serta penambahan jumlah juru pungut guna meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi persampahan dan mendukung penerapan prinsip good governance secara lebih optimal.

Actions (login required)

View Item