SIMANJUNTAK, VINCENT ANDERSON and Nuraini, Lia and Intan, Dian Mustika (2026) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PENETAPAN TANAH TERLANTAR. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) VINCENT_ANDERSON_SIMANJUNTAK_2205040103_Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (632kB)
	Text (Abstrak) VINCENT_ANDERSON_SIMANJUNTAK_2205040103_Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (Bab I) VINCENT_ANDERSON_SIMANJUNTAK_2205040103_Ilmu_Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (458kB)
	Text (Daftar Pustaka) VINCENT_ANDERSON_SIMANJUNTAK_2205040103_Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (358kB)
	Text (Full Text) VINCENT_ANDERSON_SIMANJUNTAK_2205040103_Ilmu_Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penetapan tanah terlantar merupakan bentuk kewenangan negara dalam melaksanakan fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Namun, dalam praktiknya kebijakan tersebut sering menimbulkan permasalahan hukum karena berpotensi mengurangi bahkan menghapus hak keperdataan pemegang sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak menjadi relatif karena dapat dibatalkan melalui mekanisme administratif apabila tanah dianggap tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap hak keperdataan pemegang sertifikat hak atas tanah dalam penetapan tanah terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak keperdataan pemegang sertifikat hak atas tanah serta menganalisis prosedur penetapan tanah terlantar dan penyelesaian hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah diberikan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, penelitian, dan pemberian peringatan sebelum penetapan tanah terlantar, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara maupun gugatan perdata sebagai sarana perlindungan hak keperdataan pemegang sertifikat hak atas tanah. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih terdapat kelemahan dalam pengaturan maupun penerapan penetapan tanah terlantar. Dengan demikian, diperlukan penguatan perlindungan hukum substantif agar penetapan tanah terlantar tetap sejalan dengan perlindungan hak keperdataan pemegang sertifikat hak atas tanah.

Actions (login required)

View Item