TRIANA, ANIS RETNO and Lia, Nuraini and Muhammad Fajar, Hidayat (2025) PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERMASALAHAN TUMPANG TINDIH LAHAN AKIBAT SERTIFIKAT GANDA (STUDI: KAMPUNG LENGKUAS KECAMATAN BINTAN TIMUR). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ANIS RETNO TRIANA_2105040052_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (738kB)
	Text (Abstrak) ANIS RETNO TRIANA_2105040052_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (117kB)
	Text (BAB I) ANIS RETNO TRIANA_2105040052_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (628kB)
	Text (Daftar Pustaka) ANIS RETNO TRIANA_2105040052_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (339kB)
	Text (Full Teks) ANIS RETNO TRIANA_2105040052_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan sengketa tanah yang disebabkan oleh tumpang tindih sertifikat dan ketidakakuratan data administrasi pertanahan merupakan isu krusial di Indonesia, khususnya di wilayah Kampung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur. Permasalahan ini muncul akibat lemahnya pengelolaan data tanah, proses jual beli yang tidak sesuai prosedur, serta adanya oknum yang menjual tanah yang sama kepada pihak berbeda, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda, serta mengkaji proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi yang dilakukan oleh kelurahan, kecamatan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan metode kualitatif, berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab sengketa adalah lemahnya verifikasi data administratif dan praktik jual beli yang tidak transparan. Proses penyelesaian sengketa diupayakan melalui mediasi yang melibatkan pemerintah desa dan kecamatan secara berjenjang, disertai rujukan ke prosedur resmi BPN jika mediasi gagal. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem administrasi pertanahan, digitalisasi data tanah, serta peningkatan kapasitas aparat dalam mengelola sengketa tanah agar konflik serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item